beritaKUH- Rencana pengembangan Transjakarta Laut untuk memperkuat konektivitas Kepulauan Seribu mendapat perhatian DPRD DKI Jakarta. Di satu sisi, layanan ini diharapkan mempermudah akses warga terhadap pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Namun, di sisi lain, pemerintah diminta memastikan transportasi yang dihadirkan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana tersebut dalam jawaban pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, 7 Oktober 2026. Menurutnya, pengembangan angkutan perairan yang terintegrasi dan inklusif menuju Kepulauan Seribu mendapat dukungan dari tujuh fraksi DPRD.
Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) masih mengkaji sejumlah aspek, mulai dari landasan regulasi, model bisnis, hingga alternatif pengelolaan. Skema yang disiapkan harus efisien, berorientasi pada pelanggan, dan memenuhi ketentuan hukum.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Ramly H.I. Muhamad, mengapresiasi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warga Kepulauan Seribu. Namun, ia mengingatkan agar pengembangan layanan tidak sekadar menjadi proyek pencitraan, melainkan menjawab kebutuhan transportasi sehari-hari masyarakat.
“Kami apresiasi Gubernur untuk membuktikan seluruh kemampuan buat Kepulauan Seribu, namun bukan berarti Kepulauan Seribu ini menjadi salah satu etalase,” ujar Ramly.
Ia menilai warga lebih membutuhkan transportasi yang cepat dan dapat diandalkan, termasuk jadwal keberangkatan yang idealnya tersedia setiap 15 menit. Ramly juga meminta Pemprov DKI tidak mengesampingkan pemenuhan layanan transportasi gratis, seperti JakLingko, bagi masyarakat Jakarta secara keseluruhan.
“Mohon apa yang disampaikan tadi, diserahkan kepada Transjakarta, itu profesional,” katanya.
Pemprov DKI memastikan rencana perluasan layanan ke jalur laut tidak akan mengurangi kualitas maupun frekuensi operasional Transjakarta di darat. Layanan bus koridor, nonkoridor, dan armada penunjang lainnya tetap menjadi perhatian.
Kajian Transjakarta Laut selanjutnya mencakup skema operasional, standar keselamatan pelayaran, kelayakan dermaga, serta penyesuaian tarif agar tetap terjangkau. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar sebelum layanan resmi diterapkan.
